SUARAAGRARIA.com - Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Penyelewengan Pajak Harus Dicabut Izinnya

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terlibat dengan kasus korupsi serta penipuan pajak. Hal ini demi memperbaiki sektor bisnis itu sendiri.


Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin baru-baru ini di Jakarta, Rabu (9/1).


Menurut Iwan terdapat perusahaan perkebunan yang terkait dengan praktik suap serta penipuan pajak.


Ia kemudian mencontohkan perusahaan Asian Agri, atau kasus Gayus Tambunan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. "Pemerintah harus mencabut perusahaan yang bermasalah dengan kasus korupsi dan penggelapan pajak," tegasnya.

Baca Selanjutnya: http://suaraagraria.com/detail-481-perusahaan-perkebunan-yang-terlibat-penyelewengan-pajak-harus-dicabut-izinnya.html

Technorati : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Del.icio.us : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Flickr : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Sengketa Tanah: Situasi Rokan Hulu Kian Kondusif

SUARAAGRARIA.com, Pekanbaru - Ketegangan yang berujung bentrok berdarah antara warga versus Brimob Polda Sumut kini mulai mencair. Bentrok  dikabarkan akibat sengketa tanah warga dengan PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) di kawasan Desa Batang Kumuh, Tambusai, Rohul.

Demikian kuasa hukum masyarakat Desa Batang Kumu, M. Nasir Sihotang, melalui selulernya  di Jakarta, Senin. “Masyarakat sudah mulai bertani, beternak, meski ada juga yang tetap tidak keluar dari rumah mereka ,” terang Sihotang.

Bentrok warga dengan Brimob  dikabarkan menelan luka tembak enam orang warga. Brimob kala itu melakukan pengawalan aksi penggusuran yang dilakukan oleh PT. MAI.

Keenam korban warga yang dimaksud masing-masing, yakni Osmar Sihombing (30), Franky Dolok Pasaribu (30), Nomos Sihombing (34), Johanes Sitorus (35), dan Ranto Sirait (27) serta Joni Sihotang (58).  Kondisi mereka semakin membaik hanya saja masih menjalani perawatan jalan. Biaya perobatan, menurut Sihotang, ditanggung pihak Poldasu.

Sihotang saat ini berada di Jakarta untuk mengahadap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Kehutanan dan lainnya untuk mencari jalan keluar konflik pertanahan warga Desa Batang Kumu dengan PT MAI. “Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi warga,” tukasnya.

(lo)

sumber/
source:

suaraagraria.com