Kurnia Toha: Peradilan Khusus Pertanahan Itu Penting dan Harus Ada

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Selama ini sengketa pertanahan, kalau mediasi buntu, diselesaikan lewat jalur peradilan umum. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, peradilan umum itu mahal, lama dan selalu mengedepankan bukti otentik tertulis. Walhasil banyak sekali kasus pertanahan yang tidak selesai-selesai. Harus ada peradilan khusus pertanahan.




Demikian dipaparkan Kurnia Toha, Kepala Pusat Hukum & Hubungan Masyarakat/Juru Bicara BPN RI, dalam menyambut Hari Tani Nasional, Hari Agraria Nasional dan Ultah Konsorsium Pembaruan Agraria, di Jakarta Pusat (27/9).




"Nantinya dalam peradilan khusus itu hakim-hakimnya diisi oleh orang-orang yang harus paham dalam bidang pertanahan, filosofi teori-teori latar belakang keluarnya suatu peraturan," ujar Toha.




Sayangnya, lanjut Toha, wacana pembentukan peradilan pertanahan masih belum mendapatkan penerimaan yang positif. "MA saja keberatan dengan adanya pengadilan pertanahan, menurut MA peradilan saat ini sudah berjalan sangat bagus," tukasnya.




Toha terus terang tidak sepakat dengan MA (Mahkamah Agung). Menurutnya, kalau sudah bagus, tentu kita tidak akan memintanya. "Kita kan bukan orang kurang kerjaan bikin-bikin peradilan baru," katanya.




Lalu Toha mencontohkan kelahiran KPK. Lembaga itu muncul karena instansi yang ada selama ini kurang efektif. Nah, hadirnya peradilan pertanahan juga begitu, karena pengadilan yang ada juga belum maksimal.




"Begitu juga ide lahirnya peradilan pertanahan, karena banyak kasus pertanahan tidak selesai-selesai. Kita harapkan final decission ada di pengadilan, ternyata pengadilan kadangkala dalam satu perkara putusannnya macam-macam," keluhnya.




"Di PTUN si A yang menang, nanti di (Pengadilan-red) Pidana malah si A yang jadi terpidana, lalu di perdata A kalah lagi. Lalu kita mau jalankan yang mana, BPN bingung sendiri mau melaksanakannya gimana, kalau begini kasus pertanahan di Indonesia ini gak akan selesai-selesai," terangnya.




Makanya lewat RUU pertanahan yang sedang dibahas, BPN RI mengusulkan supaya ada peradilan pertanahan yang merupakan bagian dari peradilan umum, adhoc. Kemudian prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, yaitu hanya PN dan MA. Waktunya pun dibatasi, dan alat-alat bukti yang dipakai tidak hanya yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis.




Selama ini, lanjut Toha, penyelesaian sengketa pertanahan bertele-tele, ada empat tingkat dan selalu ada PK. Juga tidak berpihak kepada nilai-nilai yang dianut masyarakat kita, hukum acaranya membutuhkan bukti-bukti otentik tertulis.




"Sedangkan masyarakat kita lebih mengutamakan bukti tidak tertulis. Kalau tidak bersengketa dipastikan yang menang yang punya bukti tertulis. Kalau dulu Belanda lah yang memilikinya, kalau sekarang yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan perusahaan-perusahaan," pungkasnya.

BACA JUGA BERITA TERKAIT BPN RI:

Ini Kata BPN RI Soal Sulitnya Penyelesaian Konflik Agraria di Negara Ini

Sengketa Tanah Marak, Kewenangan BPN RI Ternyata Terbatas

DPR Minta Hendarman Supanji Segera Bersihkan Mafia Tanah Dari BPN RI

Hendarman Supandji: Tanah Jadi Komoditi, Sengketa Lahan Jadi marak

Hendarman: Quick Win BPN RI Diharapkan Lebih Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kata Menpan BPN RI Banyak Mengalami Perubahan

Ronsen Pasaribu: Batasi Koorporasi Dalam Penguasaan Lahan, Segera !

Technorati : bpn ri, peradilan pertanahan

Del.icio.us : bpn ri, peradilan pertanahan

Zooomr : bpn ri, peradilan pertanahan

Flickr : bpn ri, peradilan pertanahan

Sengketa Lahan: Alam Sutera Klaim Miliki Kelengkapan Sertipikat Tanah

SUARAAGRARIA.com, Jakarta:Pihak perumahan Alam Sutera tegas-tegas membantah bahwa lahan seluas 2,3 Hektar di Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan adalah milik keluarga Ronah. Alam Sutera mengklaim dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah secara hukum.




Seperti dipaparkan Kuasa hukum perumahan Alam Sutera, Kamaruddin, kliennya membeli lahan yang disengketakan itu dari Djain Logo dan sudah disertipikatkan pada tahun 1984 silam.

---

"Sudah 30 tahun dikuasai, kenapa protes baru muncul sekarang?" ujarnya dengan nada heran (10/6).




Lanjutnya, kliennya mempersilahkan saja masalah ini dibawa ke meja pengadilan agar ke depan tidak terjadi lagi bentrokan antara keamanan Alam Sutera degan massa FPI (Front Pembela Islam).




Seperti diketahui masalah sengketa lahan ini melibatkan FPI. Bahkan pada hari Kamis lalu (6/6) terjadi bentrokan antara pihak keamanan pengembang dengan massa FPI yang membela Keluarga Ronah yang mengklaim memiliki lahan tersebut (Baca: Sengketa Lahan Alam Sutera: FPI Demo Polda Metro Jaya).




Berdasarkan informasi, Lahan Djain Lago memang bersebelahan dengan lahan keluarga Ronah. Pihak Alam Sutera mengatakan sertifikat tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan lahan keluarga Ronah.

SUARAAGRARIA.com: Kapolri Singgung Konflik Agraria Pada Pelantikan 11 Kapolda Baru

SUARAAGRARIA.com, Jakarta:Kapolri Jenderal Timur Pradopo melakukan pelantikan terhadap 11 Kapolda baru. Dalam pelantikan ia berpesan salah satunya agar memperhatikan masalah perkebunan dan pertanahan.


Menurutnya, konflik-konflik sosial terkait perkebunan dan pertanahan harus diselesaikan. Penyelesaiannya perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait. Sehingga tidak terus menjadi masalah pelanggaran hukum. Baca Juga: Sengketa Lahan Alam Sutera: FPI Demo Polda Metro Jaya, Inilah Daftar Calon Kapolri Baru, Kompolnas Akan Tatap Muka Dengan Mereka, AMAN: Jelang Pemilu, Konflik Agraria di Wilayah Adat Diprediksi Tinggi , Penangkapan Aktivis & Kriminalisasi Petani "Tutupi" Masalah Utama Konflik Agraria Cinta Manis , Henry Saragih Sesalkan Kekerasan Oknum Polisi Dalam Penanganan Konflik Agraria, Aktivis LSM & Akademisi Temui Wakapolri Bahas Cara Penanganan Konflik Agraria, Hendarman Supandji: Kasus Tanah Dapat Jadi Penghambat Program Pembangunan

Baca Selengkapnya: http://suaraagraria.com/detail-1065-kapolri-singgung-konflik-agraria-pada-pelantikan-11-kapolda-baru.html

Technorati : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Del.icio.us : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Zooomr : kapolri, konflik agraria, pertambangan

Flickr : kapolri, konflik agraria, pertambangan

SUARAAGRARIA.com - Perusahaan Perkebunan Yang Terlibat Penyelewengan Pajak Harus Dicabut Izinnya

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terlibat dengan kasus korupsi serta penipuan pajak. Hal ini demi memperbaiki sektor bisnis itu sendiri.


Hal tersebut disampaikan Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin baru-baru ini di Jakarta, Rabu (9/1).


Menurut Iwan terdapat perusahaan perkebunan yang terkait dengan praktik suap serta penipuan pajak.


Ia kemudian mencontohkan perusahaan Asian Agri, atau kasus Gayus Tambunan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. "Pemerintah harus mencabut perusahaan yang bermasalah dengan kasus korupsi dan penggelapan pajak," tegasnya.

Baca Selanjutnya: http://suaraagraria.com/detail-481-perusahaan-perkebunan-yang-terlibat-penyelewengan-pajak-harus-dicabut-izinnya.html

Technorati : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Del.icio.us : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Flickr : iwan nurdin, konsorsium pembaruan agraria, kpa, pajak, perkebunan, petani

Sebagai Negara Bangsa Merdeka Berdasarkan Pancasila, Rakyatlah Pemilik Tanah, Bukan Negara - Bag 2

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Sebagai seorang mantan birokrat yang puluhan tahun telah malang melintang di Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Ir. Bambang Sulistyo widjanarko, MSP. mengaku sangat resah dengan permasalahan agraria negara kita yang menurutnya semakin jauh saja dari cita-cita UUD' 45.

Sebagai Negara Bangsa Merdeka Berdasarkan Pancasila, Rakyatlah Pemilik Tanah, Bukan Negara - Bag 1

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Sebagai seorang mantan birokrat yang puluhan tahun telah malang melintang di Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Ir. Bambang Sulistyo widjanarko, MSP. mengaku sangat resah dengan permasalahan agraria negara kita yang menurutnya semakin jauh saja dari cita-cita UUD' 45.

Sengketa Lahan Berlarut, Polres Taput Lakukan Mediasi Warga Kecamatan Sipahutar

SUARAAGRARIAcom, Berita Pertanahan Dari Sumut: Apa yang dilakukan Kapolres Taput Sumatera Utara, AKBP IKG Wijatmika SIK, patut dicontoh Polres-polres lainnya. Agar ketegangan mencair, Wijatmika beserta jajaran terkait segera mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan di Kecamatan Sipahutar.

“Posisi saya adalah sebagai penengah dalam rangka mencari solusi terbaik sengketa tanah di wilayah Taput agar tidak terjadi konflik agraria berkepanjangan, sekaligus sebagai upaya preventif,” terang Wijatmika dalam sambutannya di Mapolres Taput, Senin (26/11).

Sengketa lahan di Kecamatan Sipahutar terjadi sejak tahun 2004 antara pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL) dengan dusun Aek Napa Desa Sabungan Nihuta II. Perusahan tersebut mengklaim telah memiliki ijin konsesi dari Menteri Kehutanan RI.

Hadir dalam mediasi sengketa tanah tersebut Kepala BPN Taput, Dinas Kehutanan diwakili Ir Alboin Butar-butar MH, Kapolsek Sipahutar Iptu E Nainggolan, Camat Marasuddin Silitonga dan pihak yang bersengketa yakni PT TPL diwakili humas Bahari Sibuea dan sejumlah masyarakat.

Wijatmika berharap kedua belah pihak yang bersengketa untuk tetap tenang, tidak mengedepankan emosi yang dapat merugikan kedua belah pihak, dan selalu mengupayakan win-win solution.

Salah satu warga yang hadir sangat berkeberatan dengan pembersihan yang dilakukan TPL, mengingat tanah yang disengketakan tersebut merupakan warisan milik nenek moyang mereka. Warga juga protes dengan TPL karena aktivitas perusahaan tersebut ternyata merusak lingkungan, dan mencemari sumber air minum.

Sementara itu Humas TPL mengaku telah mengantongi ijin konsesi khusus sektor Habinsaran sekitar 24 ribu Hektar, termasuk Desa Tapaun Nauli III, Desa Sabungan Nihuta IV dan Desa Parlombuan.

Untuk itu menurut Humas TPL perusahaan tetap akan melakukan pekerjaannya, karena sudah memiliki izin sehingga tidak melanggar hukum. Tanah yang disengketakan warga sah dan bisa diolah perusahaan.

Akhirnya proses mediasi menghasilkan kesepakatan sementara, dimana pihak perusahaan diminta untuk menetapkan areal kerja dan tata batas lahan konsesi. Sementara penetapan belum keluar, warga diizinkan mencari nafkah di lahan yang disengketakan. Syaratnya, warga tidak melakukan penebangan pohon yang telah ditanami perusahaan.

(gor)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Sengketa Lahan SMP PGRI 1 Kedungsalam, Siswa Terpaksa Hengkang

SUARAAGRARIAcom, Sengketa Tanah di Malang: Dunia pendidikan nasional kembali dirundung duka. Sengketa lahan antara SMP PGRI 1 Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang dengan pihak ahli waris keluarga, putra dari Krijomedjo. belum ada solusi. Lagi, peserta didik kembali jadi korban, mereka mau tak mau terpaksa  pindah tempat (24/10/2012).

Menurut salah satu staf sekolah tersebut yang enggan disebutkan namanya, proses pemindahan sebenarnya dilakukan sejak tanggal 23/10/2012 malam. Barang-barang yang dipindahkan adalah bangku, papan tulis, dan beberapa fasilitas belajar lainnya.

Sengketa Lahan Korbankan Siswa
Pihak sekolah memutuskan pindah karena belum ada titik terang tentang masalah sengketa lahan ini dengan pihak ahli waris. “Padahal kondisi ruangan di tempat yang baru belum layak untuk dipakai dalam proses belajar mengajar,” keluhnya.

Menanggapi kepindahan ini, Pihak Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Malang, mengaku tak bisa berbuat banyak. Keputusan untuk pindah lebih karena agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. “Jangan sampai peserta didik dirugikan karena sengketa tanah ini,” tutur salah satu pengurus.

Sebelumnya, pihak ahli waris menyegel SMP PGRI 1 Kedungsalam. Akibatnya kegiatan belajar mengajar  90 siswa dilaksanakan di tengah sawah dengan beralaskan tikar. Yayasan mengaku tidak sanggup mengganti biaya, karena sama sekali tak memiliki dana. Sementara ahli waris tetap meminta ganti rugi Rp. 1 miliar, ini artinya sengketa tanah tersebut belum ada titik terang.

Ahli Waris Minta Ganti Rugi Tanah Yang Disengketakan
“Ahli waris memiliki petok D, dan minta ganti rugi penggunaan lahan yang disengketakan yang sudah berpuluhan tahun lamanya,” terang Slamet Efendi, selaku penasehat hukum.

Lanjutnya, tanah bersengketa seluas 1.800 meter persegi ini adalah milik almarhum Krijomedjo, ayah dari Suparno. Ceritanya, pada 1968 ABRI meminjam tanah Krijomedjo untuk digunakan sebagai barak militer selama dua tahun.

Selanjutnya lahan bersengketa ini kemudian digunakan untuk proses belajar mengajar bagi warga sekitar. Sampai saat ini, pihak ahli waris mengklaim tidak pernah mendapatkan ganti rugi lahan. “44 tahun tanah itu ditempati tanpa ganti rugi,” tukas Slamet.

Katanya lagi, jika pemerintah ingin gedung tersebut tetap beridiri di atas lahan yang disengketakan itu, pihak ahli waris mempersilahkan membeli atau menukar guling dengan lahan lainnya. “Kami sebenarnya prihatin dengan para siswa, kenapa mereka jadi korban, pemerintah harus menyelesaikan kasus ini dengan adil,” harap Slamet.

Sementara itu, kepindahan para siswa SMP tersebut mendapat simpati masyarakat setempat. Masyarakat bergotong royong membantu mempersiapkan ruang belajar di tempat yang baru yakni di kompleks TK Dharma Wanita 3, masih di Kedungsalam.

Jadi, mau sampai kapan pendidikan kita dan pelajar - pelajar kita dikorbankan akibat sengketa tanah?

(bam)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Effendy Naibaho: Ribuan Sengketa Lahan Gambarkan Ketidakseriusan BPN & Pemprov Sumut

SUARAAGRARIA.com, Medan: 2.833 kasus sengketa tanah di Sumatera Utara (Sumut)  belum ada satu pun yang terselesaikan. Hal tersebut menggambarkan ketidakseriusan Pemerintah Sumut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal penuntasan sengketa lahan.

Demikian diungkapkan Direktur Benny Pasaribu Center, Efendy Naibaho, kepada wartawan, Selasa (2/10) lalu. Permasalahan sengketa tanah di Sumut sepertinya sangat sulit dituntaskan. Padahal jika tidak diselesaikan maka akan banyak korban dan mengganggu keamanan daerah.

“Dibutuhkan good will and political will dalam menyelesaikan sengketa tanah,” tegas Mantan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini. Good will dan political will belum dimiliki pimpinan di Pemprov Sumut.

“Jadi harus ada pemimpin yang berkarakter kuat yang mau turun ke bawah dan menyentuh permasalahan masyarakat sampai ke tingkat paling rendah,” tuturnya.

Ia kemudian menunjuk Dr. Ir. Benny Pasaribu MEc, sebagai seorang pemimpin berkarakter yang ia sebutkan tadi.

“Beliau adalah putra daerah, teknokrat, akademisi, juga lanjutnya, komisioner KPPU Pusat, maka sangat berpengalaman dan sanggup membenahi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut,” terangnya.

Dan yang terpenting lagi, katanya, Benny Pasaribu dinilai mampu memberikan garansi penuh, akan adanya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumut, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut.

(tag)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Cegah Konflik Lahan: Pemkab Mukomuko Usul Dirikan Gedung Keserasian Sosial

SUARAAGRARIA.com, Bengkulu: Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk membangun gedung keserasian sosial di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat. Hal ini dimaksud agar menghindari konflik di perbatasan terkait persoalan pertanahan dan lahan garapan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko, Suyoso, di Mukomuko, Minggu. Gedung keserasian social nantinya termasuk rumah ibadah di perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat.

"Pembangunan gedung tersebut agar bisa dimanfaatkan bersama oleh dua warga di wilayah yang berbeda sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik," terang Suyoso.

Menurutnya,  perbatasan Bengkulu dengan Sumatera Barat merupakan salah satu potensi konflik sosial di Kabupaten Mukomuko.  Apalagi saat ini persoalan yang mengemuka saat ini di sana menyangkut  masalah pertanahan dan lahan garapan.

Dengan adanya fasilitas umum tersebut diharapkan akan membangun komunikasi yang sehat bagi dua pihak warga di perbatasan. "Misalnya, kalau saling bertemu setiap hari di masjid, kecil kemungkinan akan ribut,” paparnya.

"Rencana ini akan kita teruskan kepada Kementerian Sosial," ujarnya.

sumber/
source:

suaraagraria.com

Sengketa Tanah Wakaf: Ratusan Siswa Madrasah Al-Iman Demo di Pengadilan

SUARAAGRARIA.com, Magelang: Ratusan pelajar dari Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Iman berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Magelang, Jawa Tengah (15/10). Unjuk rasa dilakukan demi mempertahankan keberadaan lahan sekolah tersebut.

Para siswa yang berdemo dengan tertib mendukung yayasan sebagai pihak penggugat dalam sidang tersebut. Mereka memprotes pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanah sekolah tersebut.

Pihak Yayasan Al-Iman bersikeras mempertahankan tanah wakaf yang bersengketa itu sampai keluarnya keputusan hukum.

Pihak tergugat sendiri mengaku memiliki sertifikat yang sah atas tanah yang ditempati Al-Iman saat ini.

Sementara itu dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Yulman tidak bersedia menangani kasus ini, mengingat pihaknya tidak berwenang. Seharusnya masalah ini ditangani Pengadilan agama sesuai Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

(don)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Konflik Lahan: Warga Desa Sukodadi & Sukarejo Tagih Janji Gubernur Alex Nurdin

SUARAAGRARIA.com, Palembang: Sengketa lahan antara warga desa Sukodadi dan Sukarejo, Kecamatan Sukarame, dengan TNI AU semakin memanas saja. Kedua pihak warga desa tersebut  menagih janji Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, yang sebelumnya mengatakan akan melakukan mediasi.

“Kami menunggu janji Gubernur yang katanya akan melakukan mediasi,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, warga bersepakat tetap bertahan dengan tanpa perlawanan, sampai ada kesepakatan antara warga dan TNI AU yang difasilitasi Alex Noerdin.

Jelasnya, saat ini sebanyak 95 kepala keluarga menetap di RT 31 dan 27  di lahan seluas 150 hektare.  Sebelumnya lima rumah telah dibongkar oleh pihak TNI AU kemarin (__). Pemilik rumah dan warga tidak melakukan perlawanan.

Lanjutnya, warga sangat resah dengan aktivitas perobohan tanaman dan pembakaran di sekitar pemukiman yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AU.  Kegiatan tersebut menurut warga dikhawartirkan akan berlanjut dengan penggusuran secara tiba-tiba.

Tidak hanya itu, jalanan diblokir dengan dua pohon besar, sumur warga ditutup secara sepihak.  Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada kondisi psikologis warga yang terus memburuk. Warga merasa terintimidasi dengan kegiatan tentara tersebut.

Menurutnya masalah ini sudah laporkan langsung kepada Komisi III DPR. Gayung bersambut, salah satu anggota legislatif, Ahmad Yani, akan meninjau langsung lokasi sengketa tanah hari ini.

(ris)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Hindari Bentrok, Pemprov Kalsel Akan Ambil Alih Lahan Tapal Batas Nateh-Campan

SUARAAGRARIA.com, Banjarmasin: Ketegangan antara warga desa Nateh dan Campan yang terjadi di Nateh wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) dan Campan wilayah Balangan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) turun tangan.

Demikian menurut Gubernur Kalsel Rudy Ariffin. Rudy mengungkapkan sebenarnya  permasalahan ini memang akan diserahkan ke Provinsi. Namun kedua daerah lebih memilih berdialog. Namun dalam pertemuan itu kedua pihak warga desa malah hampir bentrok.

Menurut Gubernur, ia telah menyuruh dinas terkait untuk mempertemukan Pemkab Balangan dan HST untuk mencari solusi. Salah satunya dengan pemeriksaan ulang terhadap tapal batas kedua daerah.

Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Kalsel Hermansyah meminta kedua pihak warga desa untuk mau menahan diri.

Lanjutnya, pihaknya pasti akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. “Hindari kekerasan dan jangan mau diprovokasi,” himbaunya kepada warga.

Menurut Herman, pihaknya segera akan menggelar mediasi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menghindari kekerasan.

sumber/
source:

suaraagraria.com

Pembangunan Tol Cijago II Terhambat Negoisasi Lahan Warga Kukusan

SUARAAGRARIA.com, Kukusan: Belum adanya kesepakatan harga pembebasan lahan antara warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji dengan tim appraisal, membuat pembangunan jalan Tol Cinere-Ja¬gorawi (Cijago) tahap II terhambat.

Warga merasa berkeberatan dengan harga ganti rugi tanah yang ditetapkan tim appraisal. Warga menganggap tim appraisal seharusnya bukan menerapkan ganti rugi, tapi harus ganti untung.

Menurut salah seorang warga, Syamsudin, pihak warga telah melaporkan molornya proses negoisasi harga lahan milik warga Kukusan ke Ombudsman Republik Indonesia.  “Pihak TPT, P2T, dan Pemkot Depok, kami adukan karena tidak transparan dalam memaparkan proses pembebasan lahan, terutama yang terkait taksiran harga ganti rugi yang riil,” katanya.

Menurutnya, pihak Ombudsman sendiri berjanji segera akan memanggil pihak TPT, P2T, dan Walikota Depok.

Tambahnya lagi, warga Kukusan yang terkena proyek tol Cijago tahap II mematok harga lahannya dengan kisaran Rp.6.500.000 per meter (zona satu), Rp.5.800.000 (zona dua), Rp.5.300.000 (zona tiga), Rp.4.800.000 (zona empat), Rp.4.300.000 (zona lima), dan Rp.3.800.000 (zona enam).

Harga tersebut mengacu pada kelipatan nilai jual obyek pajak (NJOP), dan harga pasaran tanah di wilayah tersebut, dan telah memperhitungnya dengan mengedepankan azas keadilan. Harga tersebut sejak dua bulan lalu sudah disampaikan kepada P2T dan TPT, namun belum ada jawaban.

“Warga telah berkorban dengan bersedia menjual tanah kami, ini karena demi kepentingan umum, sayangnya nilai yang ditawarkan TPT terlalu murah,” tegas Syamsudin.

sumber/
source:

suaraagraria.com

Sengketa Pertanahan di Batam Bisa Meledak Sewaktu-waktu

SUARAAGRARIA.com, Batam: Bentrokan berdarah akibat sengketa lahan Batu Ampar di sekitar Hotel Planet Holiday Juni lalu menimbulkan keprihatinan mendalam. Bentrokan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan di Batam dapat meledak sewaktu-waktu.

Demikian Anggota Komnas HAM RI, Jhoni Nelsen Simanjuntak kepada pers baru-baru ini. "Ibarat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak ditangani serius," tegasnya.

Untuk itu Badan Pengusahaan (BP) Batam dan juga Pemko Batam diminta memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pertanahan di daerah kerjanya. Tidak mustahil akan banyak terjadi kekerasan akibat persoalan lahan.

Menurutnya, sengketa lahan muncul karena tumpang tindih hak pengelolaan. Ia kemudian menunjuk kasus Hotel Planet,  Jasirullah dengan PT Batam Island Marine (BIM) di Pulau Manis dan lain-laihn yang disinyalir memiliki sertifikat tanah lebih dari satu.

Sengketa lahan sering berujung pada bentrok fisik, dan sangat rawan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Makanya penataan pertanahan yang benar di Batam urgen dilakukan.


sumber/
source:

suaraagraria.com

Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat Udara

SUARAAGRARIA.com, OKI: Tim terpadu yang terdiri dari Pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Okan Komering Ilir (OKI) berencana akan melakukan pengukuran lahan sawit yang disengketakan di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji, besok (Selasa, 18/9/2012). Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa di Mesuji.

Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Terpadu penyelesaian sengketa lahan, Engga Dewa Zainal. Menurut Engga, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati OKI, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terpadu kepada dua pihak bersengketa, yakni masyarakat dan perusahaan.

“Sosialisasi dipimpin oleh asisten I Setda OKI, Anthonius Leonardo, di Desa Sungai Sodong Kecamatan Mesuji. Hasilnya masyarakat mendukung pengukuran ulang sengketa lahan sawit, baik itu Plasma maupun yang masuk dalam HGU,” ujarnya, Minggu (16/9/2012).

Lanjutnya, pengukuran udara dilakukan untuk lahan plasma seluas 1.068 hektar (ha) dengan 534 SKT dan lahan seluas 298 ha yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU). “Akan dilacak titik koordinat sebagai titik luas kebun sawit,” terangnya.

Nantinya setelah pengukuran, tim terpadu akan memetakan kembali lahan yang disengketakan itu. Hasil pemetaan kemudian diharapkan dapat menyamakan persepsi antara perusahaan dan masyarakat, untuk selanjutnya akan dijadikan bahan dalam musyawarah ganti rugi lahan dan lain-lainya.

Seperti diketahui sengketa lahan kelapa sawit di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir menimbulkan bentrokan pada bulan April  2011. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menetapkan status QUO lahan tersebut. Baik masyarakat maupun perusahaan tidak boleh memanen buah kelapa sawit. 

sumber/
source:

suaraagraria.com

Liput Sengketa Tanah: Lagi, Wartawan Jadi Korban Kekerasan

SUARAAGRARIA.com, Blitar: Penganiayaan terhadap wartawan nampaknya belum akan berakhir di bumi tercinta ini. Dua wartawan televisi lokal di Kabupaten Blitar menjadi korban penganiayaan oleh massa saat meliput sengketa tanah di perkebunan Swaru Buluroto Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar.

Dua jurnalis yang diketahui menjadi korban kekerasan adalah Faizin alias Wiro (39) jurnalis Rtv dan Khoirul Hadi (37) jurnalis Surabaya TV.

Akibat penganiayaan itu, Wiro mengalami luka serius berupa benjol belakang kepala dan dada kanan memar. Diduga luka itu akibat tendangan dan pukulan benda tumpul. Sedangkan Khoirul tidak mengalami luka serius, karena sempat melarikan diri bersama 5 jurnalis lainnya.

Berdasarkan informasi, kejadian berawal saat dua korban bersama 4 jurnalis tv lainnya berniat meliput buntut sengketa lahan eks perkebunan swarubuluroto, Selasa (28/8/2012) siang.

Naas bagi mereka saat mereka sedang meliput tiba-tiba ada yang tidak terima dengan kehadiran wartawan dan memprovokasi warga. Kedua korban lantas dihajar massa, sementara lainnya berhasil melarikan diri.

Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo. Setelah itu langsung melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Blitar bersama belasan jurnalis Blitar dan Kediri.

sumber/
source:

suaraagraria.com

Jokowi: Sengketa Tanah Harus Diselesaikan Dengan Win-win Solution

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyelesaikan konflik lahan dengan semangat win-win solution. Banyak cara untuk menyelesaikan konflik tanah dengan damai.

Demikian diungkapkan Jokowi di kantor Sekretariat Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Jalan Borobudur No. 22 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu lalu (25/8/2012).

Menurutnya sengketa lahan harus diselesaikan dengan cara-cara yang solutif. Banyak cara, misal jika tanah negara maka bisa diberikan kepada warga dengan syarat mau diatur dan ditertibkan.

Cara lainnya, dengan berdialog, dengan demikian aspirasi masyarakat bisa ditampung sekaligus win win solution bisa dicapai di antara kedua belah pihak.

Jokowi berkeyakinan pengalamannya telah membuktikan bahwa dialog bisa menyelesaikan masalah. "Tidak sekali dua kali saya menyelesaikan seperti itu," tegasnya yakin.

(gor/ed.olo)

sumber/
source:

suaraagraria.com

Sengketa Ogan Ilir: Komnas HAM Menduga Ada Pelanggaran HAM

SUARAAGRARIAcom, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akhirnya merilis hasil penyelidikannya atas kasus penembakan warga di Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu (27 Juli 2012).  Menurut lembaga kemanusiaan tersebut polisi diduga melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dalam peristiwa tersebut.

Demikian disampaikan Ketua tim penyelidikan, Nur Kholis kepada wartawan di kantornya.  Nur menerangkan setidaknya ada lima pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, hak atas rasa aman, hak anak dan hak atas kesehatan. Komnas HAM, kata Nur Kholis, juga telah menemukan satu peluru tajam dan selongsong milik anggota Brimob.

Sengketa ini merupakan rentetan perselisihan lahan antara warga dan PT Perkebunan Nusantara VII, Cinta Manis. Perusahaan tebu itu ketika itu mengklaim telah kehilangan 127 ton pupuk. Perusahaan kemudian melaporkan hal tersebut kepada polisi dan menduga masyarakat setempat yang mengambilnya.

Ketika itu sebanyak 300 aparat melakukan operasi penegakan hukum di desa itu untuk mencari pelaku pencurian pupuk. Polisi menurut Nur bertindak over acting. Oknum anggota Brimob mengeluarkan tembakan peringatan empat kali dilanjutkan dengan tembakan beruntun dan diduga menganiaya lima warga di Simpang Empat.

Menurut N ur, konflik agraria antara warga dengan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Cinta Manis sesungguhnya telah terjadi sejak 1982.

Pada tahun 2009 bentrok polisi dan masyarakat terkait dengan sengketa lahan di wilayah tersebut terjadi pertama kali. Dalam kejadian itu beberapa warga mengalami luka tembak.

Komnas HAM kemudian menemukan satu buah magazine (tempat peluru), 12 peluru tajam dan delapan selongsong peluru dalam peristiwa tersebut.

Polisi, menurut Kholis, sudah terlalu jauh masuk dalam sengketa agraria. Seharusnya yang lebih berperan dalam hal ini adalah Bupati, karena dia lah yang lebih mengenal warganya. Dengan demikian dialog seharusnya lebih diutamakan.


sumber/
source:

suaraagraria.com

BPN Sengketa Tanah Di Mukomuko Diselesaikan Dengan Damai

SUARAAGRARIA.com, Bengkulu: Ketika daerah lain sengketa tanah berujung pada kekerasaan atau pengadilan, hal itu tidak terjadi di wilayah kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.  BPN Mukomuko berjanji akan terus mengutamakan proses damai dalam penyelesaikan sengketa pertanahan di Bengkulu, khususnya wilah kerjanya.

Demikian ditegaskan Kepala Kantor BPN Mukomuko, Horrison Napitupulu, di Mukomuko, Jumat.
"Kami usahakan penyelesaian kasus sengketa di Mukomuko jangan sampai masuk ke pengadilan, apalagi dengan jalur kekerasan, kami utamakan dengan proses damai," tegasnya.

Ketika ditanya contohnya, ia kemudian menunjuk salah satu penyelesaian sengketa tanah 27 warga dengan satuan permukiman (SP) VII Desa Rawa Mulya yang mengklaim memiliki lahan seluas 50 hektare di kebun seorang pengusaha. “Diupayakan dengan jalan damai saja,” tukasnya.

Menurutnya sengketa tersebut sudah lama terjadi. Saat ini lahan tersebut ditanami kebun sawit. Dalam sengketa ini pihak BPN Mukomuko telah memberikan masukan kepada kedua belah pihak. “Syukurlah kedua pihak bersengketa sedang membahas untuk menyapai kesepakatan damai," ujarnya.

Namun ia tidak menampik ada sengketa yang telah masuk ke proses pengadilan. Ia kemudian mencontohkan sengketa tanah hak guna usaha PT PD Pati dengan warga yang kini sedang dalam proses hukum.

Yang terpenting kami sebagai pihak yang menengahi memberikan masukan positif bagi kedua belah pihak bersengketa, dan mendorong agar terselesaikan dengan cara damai dan tanpa anarkisme,” tegasnya.


sumber/
source:

suaraagraria.com